Ia menyatakan perlunya pemerintah melakukan penelusuran forensik digital dan psikologi dari setiap pekerja WNI yang meminta pertolongan untuk dipulangkan. Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo, menyebut keberadaan lowongan itu berbahaya karena para pekerja cenderung mengesampingkan keamanan dan kredibilitas perusahaan, apalagi saat mereka di tengah kesulitan finansial. Ada kalanya lowongan mencantumkan bahwa pekerjaannya adalah love scam. Komunikasi daring dilakukan lewat ponsel dan gawai lain yang disediakan perusahaan untuk keperluan pekerjaan. Sementara itu, pakar keamanan siber Pratama Persadha menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya yang cukup untuk mengungkap aktor-aktor di balik perdagangan orang.
Melonjak Dua Kali Lipat, Kunjungan Candi Prambanan Tembus 17 Ribu Orang per Hari
Di samping itu, ada pula ketentuan untuk melibatkan tim intelijen dari tiap negara yang terlibat perdagangan orang. “Sejak lama Migrant CARE juga mendorong agar pengelola platform media sosial dan aplikasi pesan bertanggung jawab. “Kami siap membayar peifu (uang untuk mediator, biasanya berjumlah belasan hingga puluhan juta rupiah) bagi yang bisa mengantar ke perusahaan kami,” tulis iklan tersebut. Di dalam grup tersebut berbagai lowongan kerja sebagai tim marketing, search engine operator specialist, penerjemah, dan pelayanan konsumen terus bermunculan setiap hari. Pada Maret 2025 pemerintah Indonesia telah menerbitkan larangan bagi WNI untuk bekerja di Kamboja.
Badai Timur Tengah Menghadang, Akankah Pejabat RI Akan ‘Ikat Pinggang’ Demi Rakyat?
Minta tolong bantu, aku sudah enggak sanggup lagi, Bang,” kata Fadly mencontohkan berbagai isi pesan yang masuk ke ponselnya. Mereka meminta pertolongan agar bisa keluar dari gedung kantor dan kembali ke Indonesia dengan selamat.
Sementara Kiki berharap, “Jangan sampai ada korban berikutnya. “Struktur ketenagakerjaan yang rapuh, ketimpangan upah, dan kondisi kerja yang tidak layak,” tutur Wahyu. Yang secara sadar berniat menjadi pelaku penipuan daring dan melakukan kejahatan, dihukum,” tambahnya. Yang berubah dari korban jadi pelaku, bisa dijadikan whistleblower. Santo mengungkap perlunya kampanye edukasi terkait kejahatan siber dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Kamboja untuk penanganan kasus. Saya tidak tahu bagaimana kebijakan mereka tapi iklan-iklan ini tetap muncul,” tutur Wahyu.
- Mereka pun berupaya ke luar dengan cara kabur, membayar denda kepulangan, dan mencari pekerja pengganti atau istilahnya ‘tukar kepala’.
- “Tidak tertutup kemungkinan ada keterlibatan negara dalam memfasilitasi terjadinya perdagangan orang, misalnya adanya jalur VIP yang menjanjikan kemudahan bepergian tanpa pengawasan imigrasi,” tambahnya.
- Di KBRI Phnom Penh, Kiki melaporkan diri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
- “Tabunganku Rp65 juta habis diperas,” kata Kiki Rizky (35) tentang pengalamannya bekerja di Kamboja.
Ia pun rutin mengunggah video soal kisah kehidupan WNI di Kamboja yang meminta pertolongan karena terjebak di kantor penipuan daring. “Mereka minta pertolongan dengan berpura-pura sedang mencari target love scam di media sosial,” ujar Fadly. Ratusan pesan dari orang-orang tak dikenal masuk ke ponsel Fadly Barberto setiap hari pada Januari 2026. Pemerintah didorong untuk memikirkan cara efektif guna mengurangi kejahatan perdagangan orang.
Banyaknya pesan yang masuk ke ponsel Fadly pada Januari 2026 berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah pekerja migran asal Indonesia yang datang kingbet188 ke KBRI Kamboja. Dari tempat cukur itulah berbagai kisah jual beli WNI di sindikat penipuan daring dan situasi kerja di perusahaan penipuan daring mulai Fadly dengar. Ketika bekerja di sebuah tempat cukur rambut di Kamboja, Fadly kerap melayani para WNI yang bekerja di perusahaan penipuan daring. Aku lihat sekitar 95% WNI yang kerja di kantor penipuan daring, termasuk bos di level menengah, perekrut adalah orang Indonesia. “Pernah aku sampai enggak tidur beberapa hari karena merespons (berbagai pesan) orang yang berbeda,” sambung Fadly yang juga pernah bekerja di Kamboja. Isi pesannya adalah permohonan bantuan dari para warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak bekerja dalam sindikat penipuan daring di Kamboja.
« Banyak kategori, pertanyaan variatif kami menanyakan apakah pernah melapor, menerima gaji dan berapa jumlahnya, kendala di pekerjaan, bisa keluar/masuk tempat kerja atau tidak, » kata Santo. « Sampai saat ini kami belum menemukan individu yang nyata terlihat terindikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, » tambah Santo. Seluruh korban yang mengadu ke Migrant CARE direkrut melalui media sosial dan aplikasi pesan, salah satunya Telegram dan WhatsApp group,” jelas Wahyu. Di KBRI Phnom Penh, Kiki melaporkan diri sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Ia dijanjikan pekerjaan, kemudahan perjalanan, dan gaji bulanan sekitar Rp11 juta per bulan. Pada awal tahun 2024 Kiki bekerja sebagai tim telemarketing di sebuah perusahaan penipuan daring di Sihanoukville, Kamboja.
“Tidak ada kontrak kerja, aku dibayar sekitar Rp6 juta per bulan,” tutur Kiki. Hp, dompet, paspor disita perusahaan,” lanjut Kiki lewat sambungan telepon dengan DW Indonesia. “Tabunganku Rp65 juta habis diperas,” kata Kiki Rizky (35) tentang pengalamannya bekerja di Kamboja. Peningkatan jumlah WNI yang bekerja di Kamboja terjadi sejak awal masa COVID-19 pada 2020. Sembari berupaya menghubungi keluarga para WNI yang minta pertolongan, Fadly memberi tahu mereka cara terhubung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh Kamboja (KBRI Phnom Penh). Fadly bercerita, ponsel pribadi milik sebagian besar WNI yang menghubunginya, disita perusahaan.
WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di Kamboja memakai media sosial TikTok sebagai sarana mencari pertolongan. Jalur inilah yang membuat para pekerja WNI bisa berangkat ke Kamboja tanpa pemeriksaan ketat. Namun, di luar itu semua, Wahyu berpikir ada hal besar yang juga perlu diperbaiki guna mencegah terjadinya perdagangan orang. “Tidak tertutup kemungkinan ada keterlibatan negara dalam memfasilitasi terjadinya perdagangan orang, misalnya adanya jalur VIP yang menjanjikan kemudahan bepergian tanpa pengawasan imigrasi,” tambahnya.